Concept Note tentang Pertanian

Concept Note

  1. Summary of the Action

Di Provinsi Banten, masalah utama yang dihadapi oleh petani diantaranya adalah adalah semakin sulitnya akses petani mendapatkan informasi peruntukkan lahan pertanian, masalah status kepemilikan lahan dan belum adanya kebijakan daerah yang lebih peduli terhadap petani kecil. Dampak masalah tersebut menyebabkan keberlanjutan nasib petani di Provinsi Banten mengkhawatirkan, kepemilikan lahan pertanian oleh petani sangat terbatas (14,11%). Disisi lain, ada peluang dari system desentralisasi, bahwa pemerintah daerah mempunyai asset kepemilikan lahan pertanian yang belum tergarap baik oleh petani kecil maupun dalam kondisi terbengkalai.

Proposal ini bertujuan menjembatani kebutuhan petani akan informasi kepemilikan lahan pertanian dan mendorong pemerintah daerah untuk merevitalisasi asset daerah agar dapat memberikan manfaat sebaik-baiknya terhadap petani.

  1. Relevance of the Action

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kovenan Ecosoc melalui Undang-Undang No.11/2005, yang menyatakan bahwa Negara harus menyediakan dan memenuhi hak-hak ekonomi bagi semua warga negara secara (Kovenan Ecosoc, 1 (2)). Pemerintah Indonesia sendiri, melalui UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pasal 14 (3) menjelaskan bahwa Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten/kota. dan pasal 35 (2), menjelaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan melakukan pembinaan meliputi: Koordinasi perlindungan, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.” Oleh karena itu jelas bahwa perencanaan lahan pertanian dan pembinaan dalam rangka keberlanjutan pertanian adalah tanggung jawab pemerintah.

Sistem desentralisasi telah mengamanahkan daerah untuk membangun kreatifitasnya sendiri salah satunya adalah memberikan kewenangan dalam melaksanakan fungsi keberlanjutan pangan pada di sector pertanian dengan mendorong kemandirian petani. Namun, nampaknya keberlanjutan pangan ini terreduksi dengan semakin berkurannya daya dukung pada sector pertaniaan, jika di lihat dari berkurannya lahan pertanian yang sudah dialih fungsikan atas nama “pembangunan” di daerah.

Dari hasil focus discussion groups (FGD) yang dilakukan PATTIRO terhadap kelompok tani, terpetakan permasalahan pertanian di provinsi Banten diantaranya minimnya jumlah penyuluh pertanian, keterbatasan akses atas informasi dan pasar serta pendukung pertanian, kepemilikan lahan yang masih tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan belum ada regulasi yang spesifik memperhatikan kesejahteraan petani.

Di provinsi Banten mempunyai lahan pertanian yang dikuasai oleh petani seluas 370.279 Ha atau sebesar 14,11% dari total luas lahan pertanian di provinsi Banten, sementara rumah tangga pertanian sebanyak 684. 275 (sensus pertanian 2003) dengan jumlah penduduk 8.956. 229 jiwa (BPS 2003) hal ini menyebabkan banyaknya petani yang tidak bisa menggarap lahan pertanian secara maksimal, beberapa daerah di provinsi Banten mengalami kondisi marjinalisasi hak pengelolaan lahan dan perhatian dari pemerintah daerah di sector pertanian. Di Kabupaten Tangerang, (perubahan fungsi lahan pertanian menjadi pergudangan dan industri terjadi secara sporadis, tanpa adanya perencanaan yang memadai (non partispatif)), Kabupaten Serang (keterbatasan keterlibatan dan akses informasi bagi petani) dan Kabupaten Pandeglang (status lahan petani belum didukung oleh bukti kepemilikan).

Proposal kami relevan untuk memenuhi kebutuhan petani, yang secara struktural dan budaya mengalami masalah lahan pertanian dengan daya dukungnya dan minimnya pelayanan pertanian yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Proposal kami juga relevan untuk menguatkan partisipasi masyarakat petani untuk memiliki kemampuan untuk merumuskan alternative kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatkan lahan pertanian yang berkelanjutan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.

  1. Description of the action and its effectiveness

Tujuan Utama;

  1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari kelompok masyarakat petani mengenai hak mereka untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan terkait dengan perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian
  2. Terbangunnya kapasitas masyarakat petani dalam melakukan akses dan pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan-badan publik sektor pertanian
  3. Meningkatnya partisipasi masyarakat petani untuk mengakses dan monitoring implementasi keterbukaan informasi publik sektor pertanian.
  4. Membangun institusi sosial (kelembagaan) di tingkat warga yang dijadikan pusat kajian, perumusan model perencanaan lahan dan pengaduan warga atas keluhan pelayanan disektor pertanian.

Tujuan Khusus (purpose)

  1. Terjadinya peningkatan kapasitas, pemahaman dan kesadaran dari kelompok-kelompok dampingan (yang terdiri dari kelompok masyarakat miskin dan marginal khususnya petani) mengenai hak mereka terhadap akses informasi dan pemanfaatan informasi terkait dengan anggaran daerah untuk pengelolaan dan pemanfaatan lahan pertanian.
  2. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan akses dan monitoring keterbukaan informasi program dan anggaran sektor pertanian
  3. Terbentuknya institusi sosial di tingkat warga yang dapat mendorong partisipasi aktif kelompok petani untuk menuntut dan memanfaatkan hak-haknya atas pengelolaan dan pemanfatan lahan
  4. Munculnya kebijakan daerah yang memperkuat jaminan keterpenuhan hak-hak Petani dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan terkait dengan program-program pemerintah Daerah dalam kebijakan pertanian

Hasil (output)

  1. Munculnya inisiatif dari kelompok-kelompok Petani di daerah program untuk berpartisipasi mengaktualisasikan hak-haknya atas informasi dari badan publik terkait dengan pemenuhan hak-hak petani. Bentuk inisiatif yang diharapkan meliputi:
  2. Inisiatif pengorganisasian komunitas petani
  3. Inisiatif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pertanian yang dihadapi.
  4. Inisiatif untuk melakukan aksi nyata dalam memanfaatkan hak-haknya di sector pertanian terkait: Hak akses pemilikan tanah, hak akses input dan proses produksi, hak akses terhadap informasi dan pasar dan hak akses terhadap kebebasan berserikat dan menentukan pilihan berprodukis.
  5. Inisiatif memanfaatkan informasi sektor pertanian untuk memaksimalkan pengelolaan dan pemanfatan lahan.
  6. Terbentuknya community centre dan terfasilitasinya kerja-kerja community centre dalam bentuk:
    1. Munculnya kertas rencana strategis community centre dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediator komplain antara warga dengan pemerintah daerah.
    2. Terjadinya peningkatan frekuensi kegiatan dari community centre dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediator komplain antara warga dengan pemerintah daerah.
  7. Munculnya sistem pelayanan informasi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sistem pelayanan tersebut berfungsi memudahkan warga untuk mendapatkan informasi-informasi di sector pertanian , seperti informasi anggaran pertanian, informasi implementasi proyek-proyek pertanian dan sebagainya.
  8. Terbangunya kesepahaman tertulis antara warga kelompok dampingan dengan pemerintah daerah terkait dengan jaminan terhadap akses informasi pertanian

Jenis Kegiatan

  1. Need assesment untuk mendapatkan gambaran masalah di sector pertanian yang komprehensif yang terjadi di masyarakat dengan melihat karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
  2. Fasilitasi Pembentukan komunitas kelompok tani
  3. Fasilitasi Kegiatan Penguatan institusi petani dalam bentuk Community Centre.
  4. Membangun komitmen antar stakeholder pertanian dalam bentuk Deklarasi Piagam Warga

Indikator Pencapaian Program

A. Proses

Ditingkat masyarakat petani:

  1. Munculnya kelompok komunitas warga petani yang mendorong pengelolaan, pemanfaatan dan kepemilikan lahan.
  2. Terjadinya pemanfaatan permintaan informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan oleh komunitas petani.
  3. Meningkatnya kapasitas komunitas petani untuk melakukan dialog dengan badan publik sektor pertanian

Badan Publik Daerah:

  1. adanya kesepakatan warga dan badan publik sektor pertanian dalam bentuk kesepakatan penyediaan informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan lahan

Produk

Piagam warga berisi kesepakatan antara badan public dan komunitas petani terkait dengan jaminan akses informasi publik

Analisis Resiko & Antisipasinya

Resiko:

  1. Masyarakat petani mempunyai kelemahan untuk melakukan advokasi-advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak mereka karena kultur pasrah dan nerimo.
  2. Lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam pememenuhan hak-hak warga akan menjadi tantangan tersendiri dalam advokasi kebijakan

Antisipasi:

  1. Penguatan keterampilan kelompok petani menjadi sangat penting untuk memunculkan kesadaran dan kemampuan mereka dalam melakukan advokasi-advokasi pemenuhan hak mereka membangun komitmen bersama dengan multistakeholder khususnya media) daerah menjadi peran penting dalam mengadvokasi komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kebijakan pemenuhan hak warga

Kelompok Sasaran/Penerima Manfaat

  1. Kegiatan penguatan hak informasi petani akan memfokuskan bagi kelompok masyarakat miskin, kelompok perempuan dan kelompok marginal guna memperoleh informasi, dapat mengakses informasi dan menggunakan informasi yang dibutuhkannya untuk meningkatkan tarap hidupnya.

Pemerintah daerah akan dilibatkan dalam program ini. Pelibatan tersebut karena terkait dengan salah satu tujuan program untuk melakukan perubahan kebijakan, yang memerlukan keterlibatan pemerintah daerah khususnya badan publik sector pertanian.

Rencana Pemantauan dan Evaluasi

Untuk mengukur pencapaian program dan dampak maka evaluasi akan dilaksanakan. Evaluasi dilakukan oleh pelaksana program dan pihak-pihak yang menerima dampak dari program. Evaluasi mengukur tingkat pencapaian, kondisi existing, hambatan dan rekomendasi setelah program berakhir. Evaluasi menggunakan pendekatan dan pedoman yang telah disusun menggunakan analisis yang dibuat oleh PATTIRO. Dan proposal ini menjadi salah satu alat evaluasi.

Rencana Keberlanjutan Program

  1. Kelompok komunitas petani akan menjadi wadah dalam pengawalan jaminan keterbukaan informasi sekaligus juga menjadi tempat aspirasi dan tempat pengaduan dalam pemenuhan hak-hak warga untuk memperoleh informasi dari badan publik.
  2. Setiap kegiatan asistensi badan publik dirancang untuk menjamin agar badan mampu memahami hak-hak kelompok komunitas petani akan dapat menjadi contoh bagi badan-badan publik lainnya untuk menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat. Aparatur Dinas ini yang telah memahami dan mampu menyelenggarakan pelayanan juga diharapkan dapat memfasilitasi badan-badan publik daerah lainnya untuk menyelenggarakan pelayanan prima.

Pengalaman Organisasi dalam menangani program serupa/terkait

  1. Penguatan dan fasilitasi pembentukan komunitas Pusat Informasi warga (PIW) di Kota Serang dan Kabupaten Lebak dalam keterbukaan informasi publik untuk menjamin akses warga terhadap pemenuhan hak Informasi di Kota Serang dan Kabupaten Lebak
  2. Membentuk Forum Warga dalam Mendorong tarbangunnya menkanisme komplain masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Tangerang
  3. Memfasilitasi terbentuknya Comunitas Basis dalam pemanfaatan air bersih di Kabupaten Serang
  4. Menginisiasi terbentuknya Paguyuban Kelas sebagai forum komunikasi orang tua siswa dalam mengawal proses transparansi dan akuntabilitas anggaran pendidikan di sekolah di Kabupaten Serang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s