ANGGARAN DASAR KOPERASI

ANGGARAN DASAR (AD)

KOPERASI SYARI’AH SERBA USAHA SALIMAH

KOSSUMA
MANADO

 

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

 

Pasal 1

 

  1. Koperasi ini bernama “KOPERASI SYARI’AH SERBA USAHA SALIMAH MANADO” disingkat “KOSSUMA MANADO” dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
  2. Koperasi ini berkedudukan di :

    a.    Jl. Katamso 8 Lingkungan IX

    b.    Kelurahan Teling Atas

    c.     Kecamatan Wanea

    d.     Kota Manado. Kode pos 95119

    3.     Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan didalam maupun di luar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.

 

 

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP

 

Pasal 2

 

Koperasi berdasarkan Syari’ah, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

 

Pasal 3

 

1.     Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu :

  1. pengelolaan dilakukan secara demokratis dan syari’ah;
  2. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  3. pembagian SHU dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
  5. kemandirian;
  6. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
  7. kerja sama antar koperasi.
  1. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi

 

 

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

 

Tujuan didirikannya Koperasi adalah untuk:

  1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  2. Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  3. Sebagai gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tataran perekonomian nasional.
  4. Sebagai alternatif pilihan model pengelolaan usaha koperasi.

 

Pasal 5

 

  1. Untuk mencapai sebagaimana dimaksud pasal 4, maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan usaha anggota sebagai berikut    :
    1. Kegiatan unit jasa keuangan syari’ah
    2. Kegiatan usaha perdagangan.
    3. Kegiatan usaha jasa.
  2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non anggota.
  3. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
  4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), koperasi dapat melakukan kerja sama dengan koperasi dan Badan Usaha lainnya baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
  5. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (Bussiness Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh rapat anggota.

 

 

BAB IV

KEANGGOTAAN

 

Pasal 6

 

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

  1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya);
  2. Bertempat tinggal di Kota Manado dan sekitarnya;
  3. Memiliki penghasilan atau yang ditetapkan khusus oleh Pembina;
  4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dimaksud dalam pasal 39 ayat 1;
  5. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 7

 

  1. Keanggotaan koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, Simpanan Pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi.
  2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri.
  3. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.
  4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.
  5. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 8

 

Setiap anggota berhak :

  1. Memperoleh pelayanan dari koperasi.
  2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota.
  3. Memiliki hak suara yang sama.
  4. Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
  5. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

 

Pasal 9

 

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

  1. Membayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota.
  2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi.
  3. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi.
  4. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

 

Pasal 10

 

  1. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon anggota.
  2. Calon anggota memiliki hak-hak :
    1. memperoleh pelayanan koperasi;
    2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
    3. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi;
  3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :
    1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
    2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
    3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;
    4. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi;

 

Pasal 11

 

  1. Setiap anggota luar biasa memiliki hak:
    1. memperoleh pelayanan koperasi;
    2. menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;
    3. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi.
  2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban;
    1. membayar simpanan pokok menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
    2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
    3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;
    4. memelihara dan menjaga nama baik koperasi dan kebersamaan anggota koperasi;

 

 

 

Pasal 12

 

  1. Keanggotaan berakhir bila :
    1. Anggota meninggal dunia;
    2. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;
    3. Berhenti atas permintaan sendiri, atau
    4. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi.
  2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.
  3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.

 

 

BAB V

RAPAT ANGGOTA

 

Pasal 13

 

  1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
  2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
    1. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga;
    2. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan koperasi;
    3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
    4. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
    5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas, tambahan ini bila koperasi mengangkat Pengawas tetap;
    6. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
    7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi;
  3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
  4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  5. Rapat Anggota koperasi terdiri dari :
    1. Rapat Anggota Tahunan;
    2. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapat dan Belanja;
    3. Rapat Anggota Khusus;
    4. Rapat Anggota Luar Biasa;

 

Pasal 14

 

  1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua ) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
  2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.
  1. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota,apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
    1. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 15

 

  1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
  3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.
  4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.
  5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup.
  6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
  7. Anggota koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu.
  8. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 16

 

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah diserahkan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

 

Pasal 17

 

  1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
  2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
  3. Pemilihan Pemimpin dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau Karyawan Koperasi.
  4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat.
  5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota koperasi dan pihak ketiga.
  6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

 

 

Pasal 18

 

  1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.
  2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
    1. Laporan Pertanggung jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;
    2. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu ) Desember;
    3. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;
    4. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.
  3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku / anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
  4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi maka:
    1. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Anggaran Rumah Tangga dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;
    2. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan;
    3. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

 

Pasal 19

 

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :

  1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan :
    1. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
    2. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga ) dari jumlah anggota.
  2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi dengan ketentuan:
    1. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat ) dari jumlah anggota;
    2. keputusannya harus disetujui oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;
  3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua ) dari jumlah anggota.
  4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus.

 

Pasal 20

 

  1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 diatas.
  2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila :
    1. ada permintaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota; dan atau
    2. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas; dan atau
    3. dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota.
    4. negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota Biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas.
  3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila:
    1. Rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 ( dua per tiga ) dari jumlah anggota yang hadir;
    2. Untuk maksud pada ayat (2) huruf diatas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima ) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
  4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB VI

PENGURUS

 

Pasal 21

 

  1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan anggota dalam Rapat Anggota.
  2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :
    1. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
    2. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.
    3. sudah menjadi anggota koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua ) tahun;
    4. antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;
    5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
    6. Anggota Pengurus yang telah diangkat, dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;
    7. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi;
    8. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota;
    9. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 22

 

  1. Jumlah pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
  2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
    1. seorang atau beberapa orang Ketua;
    2. seorang Sekretaris;
    3. seorang Bendahara;
  3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha koperasi.
  4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang kuasa untuk mengelola usaha koperasi.
  5. Apabila koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari pengurus dapat bertindak sebagai manajer koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus.
  6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan pengurus dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 23

 

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :

  1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha koperasi.
  2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama koperasi.
  3. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
  4. Mengajukan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
  5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya.
  6. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota.
  7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan.
  8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha koperasi.
  9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala yang menyebabkan perselisihan.
  10. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan:
    1. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota pengurus, maka kerugian ditanggung oleh pengurus yang bersangkutan;
    2. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam rapat pengurus, maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.
  11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab anggota Pengurus serta mengenai pelayananan terhadap anggota.
  12. Meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.
  13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasakan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperai dalam hal-hal sebagai berikut:
    1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi;
    2. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi.

 

 

Pasal 24

 

Pengurus mempunyai hak:

  1. Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.
  2. Mengangkat dan memberhentikan manajer dan karyawan koperasi.
  3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
  4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha koperasi.
  5. Meminta laporan dari manajer secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan.

 

Pasal 25

 

  1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
    1. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik koperasi;
    2. Tidak menaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;
    3. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam koperasi yang akibatnya merugikan koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;
    4. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.
  2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara:
    1. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;
    2. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut.
  3. Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

 

 

BAB VII

PENGAWAS

 

Pasal 26

 

  1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
  2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
    1. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
    2. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang pengawasan;
    3. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
  3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
  4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
  5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.
  6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dan sumpah pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 27

 

  1. Dalam hal koperasi telah mampu mengangkat manajer yang profesional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota.
  2. Dalam hal koperasi tidak mengangkat pengawas tetap, maka ditentukan :
    1. Pengangkatan manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota.
    2. Fungsi dan tugas pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus dan pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh manajer.
  3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan pengurus.
  4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 28

 

Hak dan kewajiban pengawas adalah :

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
  2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi.
  3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
  4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus.
  5. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
  6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

 

Pasal 29

 

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

 

Pasal 30

 

  1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi.
  2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi.

 

Pasal 31

 

  1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :
    1. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik koperasi;
    2. Tidak menaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota;
    3. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;
    4. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan.
  2. Dalam hal salah seorang anggota pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara:
    1. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;
    2. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut.
  3. Pengangkatan pengganti pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, dilaporkan oleh pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat pengawas yang lain.

 

 

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

 

Pasal 32

 

  1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.
  2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secaara otonom dan profesional.
  3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.
  4. Persyaratan untuk diangkat menjadi manajer adalah :
    1. Mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha koperasi atau magang dalam usaha koperasi;
    2. Mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha;
    3. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;
    4. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
    5. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun
    6. Bertanggung jawab kepada Pengurus.

 

Pasal 33

 

Tugas dan kewajiban manajer adalah:

  1. melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi.
  2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan.
  3. melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya.
  4. mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya.
  5. menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 34

 

Hak dan wewenang manager :

  1. menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh pengurus dan manajer.
  2. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.
  3. membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya.
  4. bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka menjalankan usaha.

 

Pasal 35

 

  1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja.

 

 

BAB IX

PENASEHAT

 

Pasal 36

 

  1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
  2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.
  3. Penasihat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

 

 

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

 

Pasal 37

 

  1. Tahun buku koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal tanggal 31 (tiga puluh satu ) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup.
  2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Standar Akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.
  3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit pengawas.
  4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau apabila koperasi tidak mengangkat pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung jawaban Pengurus.
  5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

 

 

BAB XI

MODAL KOPERASI

 

Pasal 38

 

  1. Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan pokok, uang Simpanan Wajib, uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
  2. Modal dasar yang disetor pada saat Pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.
  3. Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama koperasi pada koperasi pusatnya, baik bank pemerintah ataupun pada bank lain.
  4. Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditandatangani oleh sekurang-sekurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus atau lebih atau seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

 

 

SIMPANAN ANGGOTA

 

Pasal 39

 

  1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), yang pada waktu keanggotaan diakhiri, merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
  2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga / Peraturan Khusus.
  3. Setiap Anggota digiatkan untuk menambah simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendaknya sendiri.
  4. Anggota diperbolehkan meminjam uang setelah menjadi anggota selama 3 (tiga) bulan.

 

Pasal 40

 

  1. Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
  2. Uang simpanan wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
  3. Uang Simpanan Sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian, dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.
  4. Jika diperlukan, koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam Peraturan Khusus / Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

Pasal 41

 

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 12 ayat (1) :

  1. huruf (a), maka uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah anggota yang bersangkutan meninggal dunia;
  2. huruf (b) atau (c), maka uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang;
  3. huruf (d), uang simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

 

Pasal 42

Sisa Hasil Usaha

 

  1. Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan Perusahaan Koperasi yang diperoleh dalam suatu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku itu, terdiri dari 2 bagian :
    1. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota Koperasi;
    2. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan bukan Anggota Koperasi.
  2. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut :
    1. 15% (lima belas persen) untuk cadangan;
    2. 20% (dua puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan;
    3. 25% (dua puluh lima persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya;
    4. 10% (sepuluh persen) untuk dana Pengurus;
    5. 5% (lima persen) untuk dana kesejahteraan Pegawai;
    6. 10% (sepuluh persen) untuk kesejahteraan Koperasi;
    7. 15% (lima belas persen) untuk dana sosial.
  3. Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota (anggota luar biasa) dibagi sebagai berikut :
    1. 60% (enam puluh persen) untuk cadangan;
    2. 10% (sepuluh persen) untuk dana Pengurus;
    3. 5% (lima persen) untuk dana kesejahteraan pegawai/karyawan;
    4. 10% (sepuluh persen) untuk dana pendidikan Koperasi;
    5. 15% (lima belas persen) untuk dana sosial.

 

Uang Cadangan

Pasal 43

 

  1. Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota.
  2. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha koperasi.
  3. Sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari uang cadangan harus disimpan pada bank yang ditunjuk oleh pejabat.

 

 

Tanggungan Anggota

Pasal 44

 

  1. Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka sekalian anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas sebanyak 2 (dua) kali simpanan pokok.
  2. Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
  3. Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.

 

 

Kerugian Koperasi

Pasal 45

 

  1. Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, ditutup dengan uang cadangan.
  2. Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan, masing-masing terbatas 2 (dua) kali simpanan pokok.
  3. Anggota-anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari Koperasi.

 

 

BAB XIII

 

PEMBUBARAN

 

Pasal 46

 

  1. Pembubaran koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :
    1. keputusan Rapat Anggota;
    2. keputusan Pemerintah.
  2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :
    1. Jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir;
    2. Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
    3. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

 

Pasal 48

 

  1. Dalam hal koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Likuidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
  2. Likuidator mempunyai hak dan kewajiban:
    1. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian;
    2. mengumpulkan keterangan yang diperlukan;
    3. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
    4. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip koperasi;
    5. menggunakan sisa kekayan koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;
    6. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
  3. Pengurus koperasi menyampaikan keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Kopersi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

 

Pasal 49

 

  1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran koperasi.
  2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan.
  3. Anggota yang telah keluar sebelum koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam ) bulan.

 

 

BAB XIV

SANKSI

 

Pasal 50

 

  1. Apabila anggota, pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :
    1. peringatan lisan;
    2. peringatan tertulis;
    3. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
    4. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;
    5. diajukan ke Pengadilan.
  2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

BAB XV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

 

Pasal 51

 

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

 

 

 

 

BAB XVI

ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

 

Pasal 52

 

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

KOPERASI SYARI’AH SERBA USAHA SALIMAH (KOSSUMA) MANADO

 

 

BAB I

TAFSIR LOGO KOSSUMA

 

 

Pasal 1

 

1.     Kossuma memiliki lambang :

    
 

    
 

 

 

BAB II

TUJUAN, BIDANG USAHA, SASARAN DAN MANFAAT

 

Pasal 2

 

    Kossuma Manado didirikan dengan tujuan :

Membantu usaha kecil dan menengah serta masyarakat dalam hal :

  1. Menyimpan dan menabung uang.
  2. Investasi dalam kerja sama usaha.
  3. Pembiayaan untuk pengembangan usaha ( uang / barang )
  4. Pembiayaan untuk barang konsumtif.
  5. Penyaluran dan pembiayaan dana sosial.

 

Pasal 3

 

Bidang usaha yang dilakukan oleh Kossuma memakai sistem Syariah sebagai upaya untuk menghindari masalah riba yang jelas-jelas hukumnya haram. Adapun jenis usahanya terdiri dari:

  1. Jasa perdagangan
  2. Unit jasa keuangan syari’ah
  3. Jasa lainnya.

 

Pasal 4

 

Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan usaha, Kossuma menargetkan sasaran antara lain:    

 

  1. Pengusaha kecil.
  2. Mayarakat umum di sekitar Manado.
  3. Pengusaha kecil dan menengah di tempat lain ( pengembangan ).

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 5

 

Manfaat serta keuntungan bagi anggota antara lain    :

 

  1. Terhindar dari riba yang jelas – jelas hukumnya haram
  2. Mendapatkan manfaat material ( duniawi ) dan ukhrowi
  3. Pengembangan usaha bagi yang sudah memiliki usaha
  4. Meningkatkan ukhuwah sesama anggota.

 

 

BAB III

PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA

 

Pasal 6

 

Penghimpunan Dana

 

1. Simpanan Anggota

  1. Donasi / Hibah
  2. Simpanan Pokok
  3. Simpanan Wajib
  4. Simpanan Sukarela

     

    2. Tabungan Wadi’ah ( titipan murni )

  5. Tabungan Biaya Sekolah
  6. Tabungan Qurban
  7. Tabungan Biasa

     

    3. Tabungan Mudharabah

 

Pasal 7

 

Penyaluran Dana

 

    Pembiayaan Kredit

  1. Pembelian barang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun (modal Usaha)
  2. Pembelian barang dengan Cicilan dengan batas waktu lebih dari satu tahun
  3. Pembiayaan Al-Qardul Hasan (Pembiayaan Kebaikan)

    Pelayanan ini khusus bagi Anggota KOSSUMA.

 

 

BAB IV

PROGRAM WADI’AH, MUDHOROBAH, MUROBAHAH

 

Pasal 8

 

1. Tabungan Wadi’ah Al Amanah ( Titipan Murni )

 

  • Merupakan titipan yang harus di jaga dengan penuh Amanah.
  • Dana titipan tidak boleh digunakan untuk keperluan
    apa pun.
  • Penitip di kenakan biaya administrasi buku Rp 10.000,00.
  • Saldo awal Rp 20.000,00.
  • Saldo minimum Rp 20.000,00.
  • Tidak dapat bagi hasil dari keuntungan usaha koperasi.
  • Apabila koperasi mendapat bagi hasil dari bank maka akan mendapatkan bonus secara proporsional.
  • Dapat diambil sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 1hari sebelumnya dan dikenakan biaya transpor bagi pengambilan lebih dari Rp 500.000,00 yaitu sebesar Rp 10.000,00.

 

 

Pasal 9

2. Tabungan Mudharobah

 

  • Dana ini dapat digunakan / dikelola oleh koperasi untuk usaha.
  • Penitip dapat menerima bagi hasil / keuntungan.
  • Dapat dimbil setelah minimal 3 bulan.
  • Bentuknya tabungan biasa (suka rela ).

 

 

BAB V

Sistem, Definisi, Fungsi, Tata Nilai Dasar Tanggung Renteng.

 

Pasal 11

 

Koperasi yang di kembangkan oleh Kossuma menggunakan sistem tanggung renteng

 

Definisi Tanggung Renteng :

  1. Suatu sistem yang memuat tanggung jawab bersama diantara anggota dalam satu kelompok, atas segala kewajiban anggota pada koperasinya dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai.
  2. Suatu kegiatan untuk mengamankan asset yang didalam proses kegiatannya dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, kegotongroyongan dan keterbukaan serta tanggung jawab bersama atas kewajiban anggota dalam kelompok.

Pasal 12

 

Fungsi TR :

 

  • Membantu mengendalikan risiko usaha, khususnya dalam kegiatan simpan pinjam, yang timbul dari sikap dan perilaku anggota yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan kewajiban dan tugasnya.
  • Membantu menciptakan sikap dan perilaku : musyawarah, saling percaya, disiplin, terbuka satu dengan lainnya dan kebersamaan serta tanggung jawab.

 


Pasal 13

Tata Nilai Dasar

 

  • Kebersamaan
  • Keterbukaan
  • Saling percaya
  • Musyawarah
  • Disiplin
  • Tanggung jawab
  • Jujur
  • Menjaga kerahasian kelompok

BAB VI

Ciri Khusus dan Unsur Tanggung Renteng

 

Pasal 14

 

Tanggung renteng mempunyai ciri –ciri khusus antara lain    :

  1. Adanya kelompok anggota
  2. Pertemuan anggota secara konsisten dan taat waktu
  3. Pengembangan tata nilai dasar TR dalam kelompok

 

Pasal 15

 

Unsur-unsur Tanggung Renteng

 

1. Kelompok :

Kumpulan anggota dalam jumlah tertentu maksimal 10 orang berdasarkan tempat tinggal yang saling berdekatan.

 

2. Kewajiban

  1. Menghadiri pertemuan rutin kelompok ( satu pekan sekali / sebulan sekali )
    1. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang telah ditetapkan oleh koperasi.
  2. Membayar angsuran pinjaman.
  3. Mengikuti musyawarah kelompok dan menerima hasil musyawarah tersebut
  4. Mentaati segala pelaturan yang meliputi AD/ART dan pelaturan lainnya.
  1. Mengembangkan anggota kelompok ( mencari tambahan anggota baru ) jika kelompok belum memenuhi kuota.
  1. Menjaga kelangsungan hidup dan nama baik kelompok.

 

Pasal 16

 

3. Peraturan

Seperangkat aturan yang terdiri dari :

1.AD/ART

2.Peraturan kelompok

 

Pasal 17

 

Mekanisme Sistem tanggung renteng dalam Aplikasi

 

  1. Sasaran pembinaan
  2. Fungsi komunikasi
  3. Pertemuan kelompok
  4. Penerapan Aturan
  5. Pelaksanaan pembinaan
  6. Tata cara pembinaan

 

Pasal 18

 

Langkah – Langkah Pelaksanaan Tanggung Renteng

 

  1. Membentuk kelompok berdasarkan daerah tempat tinggal yang berdekatan.
  2. Sosialisasi Tanggung Renteng oleh pengurus pada kelompok tersebut
  3. Memilih Penanggung Jawab (PJ) kelompok

    PJ tersebut berdasarkan musyawarah anggota kelompok dan di syahkan oleh pengurus Koperasi.

  4. Pelaksanaan kegiatan kelompok :
    1. Menentukan jadwal pertemuan kelompok
    2. Mengadakan pertemuan setiap minggu / bulan
    3. Saling mengingatkan sesama anggota untuk hadir dalam pertemuan kelompok
    4. Penerimaan anggota kelompok baru melalui musyawarah anggota kelompok.
    5. Pengajuan pinjaman anggota harus dimusyawarahkan dalam pertemuan kelompok
    6. Mengatasi tunggakan kelompok dengan menggunakan :
      1. Kas tanggung renteng kelompok
      2. Spontanitas dari setiap anggota kelompok sebagai dana talangan.
    7. Melaksanakan pencatatan buku-buku anggota kelompok secara tertib
    8. Adanya petugas /penyetor yang telah ditunjuk oleh anggota kelompok

 

5).    Kegiatan kelompok secara berkesinambungan diawasi oleh PPL (Pembina Penanggung jawab Lapangan) yang bertugas antara lain :

  • Memantau pelaksanaan hak dan kewajiban anggota
  • Memantau pelaksanaan tanggung renteng
  • Menyampaikan berbagai informasi dari koperasi kepada Anggota

 

  • Pelaksanaan kegiatan pembinaan oleh pengurus :
  • Menyusun rencana pelayanan untuk anggota
  • Mengevaluasi dampak pelaksanaan tanggung renteng
  • Melakukan pembinaan kepada PJ kelompok.

 

Pasal 19

 

Sistematika pertemuan kelompok

 

  1. Tahap 1 : datang, absen, membayar.
    1. Tahap 2 (disesuaikan dengan kondisi kelompok)     
    1. Pembukaan
    2. Tilawah
    3. Pembacaan agenda pertemuan,
    4. Info PJ
    5. Qodhoya anggota
    6. Musyawarah
    7. Lain –lain penutup dan do’a.

       

Pasal 20

 

Alat Dukung Admistrasi Kelompok

 

1. Buku data anggota kelompok

2. Absensi anggota

3. Notulen

4. Buku penghubung

5. Formulir pendaftaran anggota

6. Buku angsuran pembayaran

7. Buku tabungan/ simpanan

8. Form SPP ( Surat Permohonan Pinjaman )

Pasal 21

 

Syarat- syarat menjadi Anggota Koperasi Syari’ah serba Usaha Salimah Manado :

 

  1. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota kepada kelompok yang sudah terbentuk.
  2. Berkelakuan baik, jujur dan amanah.
  3. Mengisi Pormulir pendaftaran dengan membayar uang pendaftaran Rp 5.000,00.
  4. Menyerahkan foto kopi KTP dan pas poto ukuran 3×4 (2 lembar).
  5. Bersedia berkorban dan bekerja sama antar sesama anggota kelompok dalam rangka tanggung renteng.

 

Pasal 22

Hak Anggota Kossuma :

 

  1. Memperoleh pelayanan dari Kossuma
  2. Menghadiri dan berbicara dalam rapat kelompok
  3. Memiliki hak suara yang sama
  4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus
  5. Mengajukan pendapat dan saran untuk kebaikan dan kemajuan Kossuma
  6. Memperoleh bagi hasil SHU

 

Pasal 23

 

Kewajiban Anggota Kossuma :    

 

  1. Mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Bersama.
  2. Membayar pendaftaran Rp 5.000,00.
  3. Membayar simpanan Pokok Rp 100.000,00 dan Simpanan wajib Rp 10.000,00/bulan serta simpanan suka rela.
  4. Ikut serta secara aktif mengikuti kegiatan berupa pertemuan setiap pekan / bulan tergantung kesepakatan kelompok.
  5. Memelihara kebersaman dan menjaga nama baik KOSSUMA.

     

Pasal 24

 

Syarat-syarat meminjam

 

  1. Mengajukan permohonan pinjaman dan disetujui oleh kelompok yang bersedia menanggung renteng.
  2. Pinjaman diusahakan bagi peminjam yang digunakan untuk usaha .
  3. Bagi setiap pinjaman dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 7.000,00 dibayar dimuka
  4. Besarnya pinjaman maksimal 2x lipat dari jumlah total simpanan kelompok yang akan menanggung renteng.
  5. Adapun angsuran disepakati dengan pengurus antara lain:
    1. Bagi kelompok yang meminjam di bawah 1 juta diangsur selama maksimal 3 bulan.
    2. Bagi kelompok yang meminjam di bawah 3 juta diangsur selama maksimal 6 bulan.
    3. Bagi kelompok yang meminjam diatas 3 juta diangsur selama maksimal 1 tahun.
    1. Mudhorobah (pembiayaan bagi hasil )    :

Modal pengembangan usaha
dikenakan bagi hasil dari laba sebesar 70% untuk peminjam dan 30% untuk koperasi,dibayar sesuai kesepakatan peminjam dengan pengurus.

7. Al Qardul Hasan (Pembiayaan kebaikan) : pinjaman yang digunakan untuk
misalnya berobat, sekolah, hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 10.000,00 dibayar dimuka, lama pinjaman maksimal 5 bulan sesuai dengan besar kecilnya pinjaman.

8. Bagi pembiayaan Bai’bisaman Ajil (pembayaran secara kredit) spt barang Elektronik dll pembelian dilakukan oleh koperasi dengan penambahan keuntungan 20% dibayar kredit selama maksimal 1 tahun / sesuai dengan harga barang dari koperasi.dengan persyaratan peminjam tidak mempunyai tunggakan.

  • Jaminan dari peminjam berupa jaminan jumlah tabungan kelompok yang menjamin tanggung renteng.

 

Pasal 26

 

Syarat Pengambilan simpanan Sukarela    

 

  1. Anggota tersebut tidak mempunyai tunggakan baik hutang dagang maupun pinjaman saat mengajukan pengambilan simpanan sukarela.
  2. Memberitahukan kepada ketua atau bendahara kelompok dan selanjutnya diajukan kepada pengurus KOSSUMA.
  3. Saldo minimal Rp 25.000,00.

 

Pasal 27

 

Syarat Anggota yang akan Mengundurkan Diri:

 

  1. Mengisi Formulir pengunduran diri yang sudah di setujui oleh kelompok.
    1. Menyelesaikan semua admistrasi termasuk tunggakan / pinjaman.
    1. Apabila pinjaman / tunggakan sudah terselesaikan maka yang bersangkutan sudah boleh mengundurkan diri
    2. Apabila pinjaman / tunggakan belum terselesaikan maka yang bersangkutan harus melunasi dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
    3. Selama masa penyelesaian 6 bulan yang bersangkutan tidak di perkenankan mengikuti aktifitas di Kossuma dan tidak berhak mendapatkan SHU.

 

Pasal 28

 

Pembagian Sisa Hasil Usaha

 

  1. SHU dihitung berdasarkan simpanan pokok, simpanan wajib dan banyaknya belanja.

    2.     Pembagian SHU dibagikan berdasarkan AD/ART yang sdh ditetapkan.

 

 

 

 

 

Pasal 29

 

Landasan Syar’i

 

Al-Qur’an Surat An-nisa ayat 29 :

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan Hak sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu .”

 

Al-Qur’an Surat As-Shod ayat 24 :

        

” Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu berbuat Dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal Sholeh “.

 

 

Al-Maidah ayat 2    :

 

……………………………Dan tolong menolonglah kamu (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan…………………………………

 

Albaqoroh Ayat 261:

 

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

 

Hadits Qudsi     : Allah berfirman ” Hai Anak adam, infaqlah {nafkah kanlah} harta mu niscaya aku memberikan nafkah kepada mu. (hadits riwayat Muslim).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s